Subscribe:

Labels

Sample text

Sample Text

AGENDA TERDEKAT

COMING SOON

Sample Text

Ada kesalahan di dalam gadget ini

Featured Posts

Kamis, 24 Juli 2014

BIMTEK AUDIT KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

LPPAP DIKLAT menyelenggarakan “Bimtek Audit Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil” yang akan dilaksanakan dijakarta pada :

BIMTEK PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN NASIONAL (NCSIS) SESUAI UU No. 5 TAHUN 2014

LPPAP DIKLAT menyelenggarakan “Bimtek Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Nasional (NCSIS) Sesuai UU No. 5 Tahun 2014” yang akan dilaksanakan dijakarta pada :
JADWAL BIMTEK JAKARTA:
  1. Rabu – Jum’at, 9 – 11 Juli 2014
  2. Rabu – Jum’at, 23 – 25 Juli 2014
  3. Rabu – Jum’at, 13 – 15 Agustus 2014
  4. Rabu – Jum’at, 27 – 29 Agustus 2014
  5. Rabu – Jum’at, 10 – 12 September 2014
  6. Rabu – Jum’at, 24 – 26 September 2014
  7. Rabu – Jum’at, 8 – 10 Oktober 2014
  8. Rabu – Jum’at, 22 – 24 Oktober 2014
  9. Rabu – Jum’at, 5 – 7 November 2014
  10. Rabu – Jum’at, 19 – 21 November 2014
  11. Rabu – Jum’at, 3 – 5 Desember 2014
  12. Rabu – Jum’at,  17 – 19 Desember 2014
JADWAL BIMTEK :
Yogyakarta, Surabaya, Bali, Batam.  Hubungi. 0812.9840.1480
 
BIAYA KONTRIBUSI:
  • Paket Menginap : Rp. 4.500.000,- (Termasuk akomodasi hotel selama 4 malam)
  • Paket Tidak Menginap  : Rp. 3.750.000,- (Belum termasuk akomodasi hotel)
FASILITAS PESERTA :
  • Diklat kit (Materi, tas & Perlengkapan Belajar)
  • Softcopy materi dalam CD-R
  • Sarapan Pagi, Makan Siang, Makan Malam dan CoffeBreak
  • Free wifi sampai kamar
  • Sertifikat Pelatihan dari LPPAP DIKLAT
INFORMASI DAN PERMINTAAN SURAT UNDANGAN HUBUNGI KAMI:
Telp. 021- 4360197 Fax. 021- 4360198 HP. 0812.9444.4308 / 0853.1900.7880 (Sdri. Kiki) PIN BB. 21A0F747

BIMTEK IMPLEMENTASI UU No. 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

PENDAHULUAN
Dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945, dibutuhkan aparatur sipil negara yang profesional, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, bebas dari intervensi politik, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat Dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara masih belum mengacu pada perbadingan antara kompetensi & kualifikasi yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi & kualifikasi yang dikuasai calon dalam proses rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik; Serta sudah tidak sesuainya UU Keegawaian.
ASN terdiri dari Profesi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Penyelenggaraan ASN berdasarkan ASAS, PRINSIP, NILAI-NILAI DASAR,DAN KODE ETIK
ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat bangsa
Jabatan ASN terdiri dari: Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Eksekutif
Jabatan Fungsional akan diperbanyak, dan Jabatan Struktural akan dipersempit
ASN ( PNS dan PPPK) memiliki hak dan kewajiban.

BIMTEK STANDAR KOMPETENSI JABATAN PNS

LPPAP DIKLAT menyelenggarakan “Bimtek Standar Kompetensi Jabatan PNS” yang akan dilaksanakan dijakarta pada :

BIMTEK PENYUSUNAN EVALUASI JABATAN

LPPAP DIKLAT menyelenggarakan “Bimtek Penyusunan Evaluasi Jabatan” yang akan dilaksanakan dijakarta pada :

BIMTEK OPTIMALISASI SISTEM PELAYANAN INFORMASI DAN PERIZINAN INVESTASI SECARA ELEKTRONIK ( SPIPISE)

PENDAHULUAN
Untuk mendapatkan Peringkat di PTSP adalah sejauh mana Program SPIPISE diterapkan. SPIPISE adalah Program Andalan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. Banyak sekali keuntungan yang didapatkan dari Aplikasi SPIPISE ini. Dengan menggunakan SPIPISE, masyarakat akan semakin percaya kepada Pemerintah karena dapat dilakukan cek sejauh mana perizinan yang diurus sehingga transparansi mengenai biaya dan waktu.
LPPAP DIKLAT menyelenggarakan “Bimtek Optimalisasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)” yang akan dilaksanakan di Jakarta pada tanggal :

BIMTEK METODE PENYUSUNAN LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL

PENDAHULUAN
Laporan Kegiatan Penanaman Modal Setiap penanam modal berkewajiban membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal sesuai Undang-Undang No. 25 Tahun 2007. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan secara berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi penanam modal.